Monopoli Pintu Air, Sebab Lain Banjir Jakarta?

Di Jakarta Pusat, siapa yang tidak tahu jika Cempaka Putih merupakan salah satu daerah yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Sedangkan untuk wilayah Timur, kawasan Jatinegara dan sekitarnya juga merupakan wilayah yang menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras melanda Jakarta.

Untungnya, beberapa wilayah yang sering terkena banjir di sekitar Timur dan perbatasan Timur-Utara Jakarta, kini cukup terbantu dengan dibuat dan difungsikannya Kanal Banjir Timur. Kiki, pengajar, seorang warga Klender mengakui bahwa dengan dioperasikannya Kanal Banjir Timur sangat berpengaruh pada wilayah-wilayah Timur yang sering terkena banjir. Kita tahu bahwa pembuatan Kanal Banjir Timur cukup lama karena prosesnya yang tak kunjung usai. Pembebasan lahan warga menjadi salah satu penghambat proses Kanal Banjir Timur.

Fakta tersebut tidak menjadi mengejutkan mengingat sejatinya warga hanya menuntut hak penggantian lahan mereka yang terkena proyek Kanal Banjir. Yang kemudian menjadi mengejutkan adalah ketika tercetus rumor di masyarakat bahwa sebagian daerah terkena banjir karena terjadinya “konspirasi” demi kepentingan segelintir orang.

Banjir yang melanda Jakarta pertengahan Januari lalu membuat Ibukota berstatus siaga. Hampir sebagian besar wilayah Jakarta terendam banjir, tak terkecuali Istana Negara. Dan banjir paling parah pun merendam wilayah Pluit, Penjaringan, dan sekitar Jakarta Utara lainnya.

Warga Pluit dan Penjaringan harus merasakan beraktivitas dalam genangan banjir selama kurang lebih 1 minggu. Meluapnya Waduk Pluit dan matinya pompa air disebut-sebut menjadi penyebab terjadinya banjir besar di kawasan elit tersebut. Namun, dalam salah satu acara di stasiun televisi swasta yang menyajikan interaksi dengan penonton melalui telepon, seorang penelpon yang juga merupakan warga daerah Cengkareng yang terkena imbas akibat meluapnya Waduk Pluit mengungkapkan kekesalannya.

Sang penelpon mengatakan bahwa yang menjadi penyebab banjirnya daerah Pluit, Cengkareng, dan sekitarnya karena pintu air yang mengarah ke perumahan elit Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak pernah dibuka sehingga menyebabkan meluapnya sungai ke wilayah sekitar. Warga mengaku bahwa aparat dan preman menjaga pintu air secara bergantian. Saat banjir tahun 2007, PIK yang berada lebih rendah tidak terkena banjir layaknya wilayah lain di sekitarnya. Namun, tentu pernyataan tersebut masih menjadi kontroversi, masih belum terdapat kejelasan tentang kabar tersebut, terlebih dari pihak pengembang.

Akan tetapi, fakta bahwa sebagian pintu air dijaga, tidak dibuka, agar tidak terjadi banjir di tempat tertentu benar adanya. Kabar tersebut dibenarkan oleh seorang petugas pintu air Manggarai. Dalam sebuah ulasan yang dimuat Detik.com pada tahun 2008, petugas pintu Manggarai mengatakan bahwa tidak sembarang orang bisa memberikan instruksi untuk membuka pintu air menuju Istana. Hanya Gubernur DKI yang boleh memberi instruksi untuk membuka pintu air menuju Istana mengingat Istana merupakan sarana vital yang menyangkut urusan kenegaraan.

Jika memang kenyataan di lapangan seperti itu, Pemerintah Daerah pastinya harus segera membuat solusi banjir secara menyeluruh agar tidak ada lagi wilayah tertentu yang terendam banjir hanya karena membela kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan terlepas dari itu semua, sebagai warga tentunya kita harus ikut membantu pemerintah untuk mewujudkan Jakarta bebas banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membangun daerah resapan kecil di lingkungan sekitar. Sampai kapan kita menunggu bergerak untuk sebuah perubahan?