Sebanyak 150 enumerator mendapatkan pembekalan langsung dari Wakil Wali Kota Agus Haris, untuk menuntaskan angka kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2029.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi dijalankan oleh setiap OPD dan kelurahan.

Ratusan peserta hadir dalam suasana penuh rasa hormat dan haru, mulai dari jajaran pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, instansi vertikal, hingga pimpinan perusahaan.

Pemerintah Kota Bontang memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting melalui kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahun 2025

Di Festival budaya Erau Adat Pelas Benua, warga dan pengunjung menyaksikan pelaksanaan tradisi adat seperti tempong tawar sebagai simbol penyambutan dan keselamatan, serta belimbur yang melambangkan pembaruan dan persatuan masyarakat

Bontang memiliki kekayaan budaya yang perlu dikembangkan secara profesional agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Wakil Wali Kota Bontang mengingatkan bahwa penanggulangan bencana saat ini tidak hanya fokus pada respons pascakejadian, tetapi dimulai dari mitigasi dan pencegahan, kesiapsiagaan personel dan logistik, hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Neni menegaskan bahwa menjaga keberlanjutan tradisi bukan hanya tentang merawat warisan budaya, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga di tengah beragam latar belakang masyarakat kota.

Wali Kota Neni menegaskan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat identitas dan daya tarik wisata Bontang.

Dalam sambutannya, Neni menegaskan bahwa ketahanan keluarga bukan hanya isu domestik, melainkan faktor penting yang berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan yang diberikan ASN.

Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja, serta komitmen nyata untuk menekan angka pengangguran di daerah.

Apel ini sekaligus menjadi pengecekan terakhir atas kesiapan personel, peralatan, serta dukungan operasional menjelang digelarnya operasi serentak di seluruh Indonesia pada 17–30 November 2025.