Fimela.com, Jakarta Baru saja dirilis pada 18 Desember 2021, serial drama Korea Snowdrop sudah mendapatkan petisi pemboikotan oleh lebih dari 300 ribu orang. Menanggapi isu tersebut, JTBC selaku stasiun TV yang menayangkan drama ini turut buka suara.
Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (21/12), JTBC mengatakan kontroversi soal nilai sejarah dalam drama ini disebabkan oleh kesalahpahaman. Sebagai informasi, Snowdrop mengangkat latar waktu 1987, tahun yang sangat krusial bagi gerakan pro-demokrasi Korea Selatan.
“Tidak ada mata-mata yang memimpin gerakan demokratisasi di Snowdrop. Latar di mana pemeran utama pria dan wanita akan berpartisipasi, atau memimpin gerakan demokratisasi tidak muncul di episode pertama atau kedua dan tidak akan muncul di mana pun dalam naskah setelah keduanya,” bunyi isi pernyataan tersebut terkalit kisah dalam Snowdrop, dilansir dari Koreaboo, Rabu (22/12).
What's On Fimela
powered by
Akan Diperbarui
Meski banyak penonton kecewa dengan nilai-nilai sejarah dalam drama karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataannya, JTBC menjanjikan Snowdrop akan hadir dengan alur cerita yang jauh lebih baik ke depannya.
“Sebagian besar kesalahpahaman tentang kekhawatiran distorsi sejarah dan penghinaan gerakan demokratisasi yang dikritik banyak orang akan diselesaikan melalui kemajuan plot drama,” ujar JTBC dalam pernyataannya.
“Sangat disayangkan bahwa kami tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak plot sebelum siaran, tetapi harap perhatikan perkembangan cerita di masa depan,” lanjutnya.
Layanan Kritik dan Saran
Selain itu, JTBC juga berencana untuk membuka layanan kritik dan saran bagi para penonton. Tujuannya adalah agar mereka dapat mendengarkan secara langsung berbagai pendapat dari penonton tentang konten mereka.
Sebelumnya, setelah Snowdrop disiarkan sebuah petisi muncul dan menyerukat pemboikotan. Petisi tersebut diunggah ke situs Blue House, yang merupakan kantor eksekutif dan kediaman resmi kepala negara Korea Selatan. Petisi tersebut mengatakan bahwa pertunjukan tersebut telah memfitnah nilai dan reputasi gerakan demokratisasi.
Penulis: Nathania Marisa