Fimela.com, Jakarta - Sahabat Fimela, Jakarta Film Summit (JFS) 2026 menjadi panggung pertemuan sejumlah lembaga perfilman Asia untuk memperkuat kerja sama lintas negara. Melalui sesi bersama Asian Film Alliance Network (AFAN), para perwakilan membicarakan dukungan pemerintah, skema pendanaan, hingga peluang produksi bersama sebagai langkah memperluas jangkauan industri film di kawasan Asia.
Diskusi yang berlangsung pada Selasa (20/10) ini juga dimanfaatkan Badan Perfilman Indonesia (BPI) atau Indonesian Film Agency untuk menjajaki ruang kolaborasi internasional. Salah satu fokus yang mengemuka adalah kebutuhan skema pembiayaan yang mampu membantu produser Indonesia berpartisipasi lebih aktif dalam proyek bersama mitra dari negara lain.
Dalam forum tersebut, BPI menyoroti peluang pembentukan dana khusus untuk mendukung produksi bersama internasional. Pembahasan mengenai rancangan program ini masih dilakukan bersama Kementerian Kebudayaan. Harapannya, skema tersebut membuka kesempatan lebih luas bagi produser Indonesia untuk membangun kemitraan lintas negara dan terlibat dalam produksi film berskala internasional.
Selain isu pendanaan, pertukaran pengalaman antarnegara turut menjadi bahasan penting. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pengaturan, pendanaan, promosi, dan pengembangan industri film. Melalui AFAN, beragam pengalaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia untuk menyusun kebijakan dan bentuk dukungan industri yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
Jaringan AFAN dan Agenda Dana Regional
Asian Film Alliance Network merupakan forum yang mempertemukan lembaga perfilman nasional dan kementerian terkait dari sejumlah negara Asia. Jaringan ini diinisiasi oleh Korean Film Council pada Festival Film Cannes 2023, dan saat ini mencakup tujuh lembaga dari Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Filipina, Jepang, dan Thailand.
Salah satu inisiatif yang tengah dikaji AFAN adalah pembentukan dana regional untuk sektor audiovisual di Asia. Rencana ini sedang berada pada tahap studi kelayakan guna mengeksplorasi kemungkinan pembentukan dana berbadan hukum. Proses pembahasan melibatkan anggota, pengamat, dan mitra jaringan agar rancangan yang dipertimbangkan menjawab kebutuhan nyata pelaku industri.
Apabila dapat diwujudkan, dana regional tersebut diharapkan menjadi mekanisme pendukung kolaborasi antarnegara. Pembahasan juga menyentuh kebutuhan praktis dalam produksi lintas negara, termasuk berbagi sumber daya produksi serta memperluas akses bagi kru, seniman, dan tenaga profesional untuk bekerja di berbagai pasar Asia.
Aspek kemudahan mobilitas dan penyederhanaan proses administrasi turut menjadi perhatian. Keduanya dinilai dapat membantu rumah produksi memanfaatkan talenta dan sumber daya yang tersebar di kawasan, sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan proyek film bersama dari tahap praproduksi sampai distribusi.
Dalam sesi yang sama, perwakilan Malaysia menyampaikan dukungan terhadap upaya Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai pusat produksi film. Kolaborasi regional dipandang mampu menghubungkan keunggulan masing-masing negara dan membuka peluang lebih luas bagi produser maupun pekerja film untuk terlibat dalam proyek lintas pasar. Pengembangan kapasitas produser dan pertukaran pengalaman budaya juga dibahas sebagai cara mempererat hubungan antarpelaku industri.
Kerja Sama Ekosistem Lebih Luas di Jakarta Film Summit 2026
Sejumlah contoh kolaborasi internasional diangkat untuk menggambarkan potensi kemitraan, antara lain investasi perusahaan Korea Selatan dalam film Indonesia serta perjalanan distribusi film Malaysia berjudul "Tiger Stripes" yang telah menjangkau lebih dari 50 wilayah. Contoh-contoh ini menunjukkan keterhubungan antara kemitraan produksi dan peluang distribusi di tingkat internasional.
Di luar pendanaan dan kebijakan, para peserta menilai perlunya memperluas kerja sama ke berbagai bagian ekosistem perfilman. Sekolah film, produser, distributor, pengelola bioskop, hingga platform streaming dipandang memiliki peran penting dalam membangun jejaring industri yang lebih kuat. Pertukaran data dan informasi pasar juga menjadi perhatian untuk membantu lembaga perfilman memahami kondisi di masing-masing negara dan merancang kolaborasi yang lebih terarah.
Melalui Jakarta Film Summit 2026, Jakarta Film Commission bersama BPI mempertemukan pemangku kepentingan dari ranah kebijakan, investasi, dan industri untuk membahas perkembangan perfilman Indonesia. Keterlibatan AFAN membawa diskusi tersebut ke tingkat regional, khususnya terkait peluang memperkuat dukungan bagi produser Indonesia melalui pertukaran pengetahuan, kemitraan internasional, dan pengembangan mekanisme pendanaan.