APFI, Wadah Perjuangan Baru Perusahaan Film Indonesia

[Bintang] APFI — Tujuh perusahaan film Indonesia membentuk Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) pada Senin (12/10) di Hotel Mulia, Senayan, Jaksel. (Galih W. Satria/Bintang.com)

Fimela.com, Jakarta Tujuh perusahaan film Indonesia membentuk Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) pada Senin (12/10) di Hotel Mulia, Senayan, Jaksel. Wadah baru ini diharapkan dapat menambah kreativitas dan daya saing film nasional.

APFI dibentuk oleh produser yang aktif memproduksi film yaitu Chand Parwez Servia (Starvision), Ody Mulya Hidayat (Maxima Pictures), Erick Tohir (Mahaka Pictures), HB Naveen (Falcon Pictures), Gope Samtani (Rapi Films), Raam Soraya (Soraya Intercine Film), dan Putut Widjanarko (Mizan Pictures). Selain produser, ada Dede Yusuf yang duduk sebagai Anggota Kehormatan.

Chand Parwez Servia dan Ody Mulya Hidayat memprakasai pembentukan APFI. (Galih W. Satria/Bintang.com)

Chand Parwez mengungkapkan rasa gelisah yang sudah lama dipendamnya ketika melihat fenomena penurunan penonton film Indonesia. Kehilangan kepercayaan dari penonton menurutnya bisa menjadi bahaya besar karena perfilman Indonesia dapat kembali mati suri.

"Perkembangan film Indonesia tiga tahun terakhir terus menurun. Ini yang menjadi perhatian kami. Makanya, kami mau melakukan pendekatan yang berbeda. Membentuk organisasi untuk menjemput bola dan menyelesaikan masalah yang ada," ucap Chand Parwez Servia.

Chand Parwez Servia dan Ody Mulya Hidayat memprakasai pembentukan APFI. (Galih W. Satria/Bintang.com)

Selain itu, APFI juga mendapat dukungan dari Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf. "APFI ini tempat yang baik untuk berkumpulnya orang-orang baik. Mudah-mudahan APFI bisa menjadi api bagi perfilman Indonesia yang membakar semangat untuk maju," jelasnya Triawan.

Sementara Dede Yusuf mengatakan perjuangan perfilman Indonesia harus mendapat perhatian dari pemerintah. Karena film juga bisa menjadi sarana mempromosikan pariwisata Indonesia. "Saya akan menyoroti kebijakan di Indonesia dan mendorong pemerintah untuk badan sertifikasi. Pemerintah juga harus bisa memberikan kemudahan, sehingga dapat bersaing dengan film luar negeri. Jangan cuma produsernya saja yang ditarik biaya terus. Pemerintah waktunya memberi kemudahan seperti izin atau meminimalkan fasilitas umum untuk syuting," ujar Dede Yusuf, yang juga sebagai Ketua Komisi IX DPR 2014-2019.