Editor Says: Intervensi dan Independensi Ruang Redaksi

[Bintang] Ruang Redaksi — Kehadiran ruang redaksi di dalam sebuah media haruslah independen dan bebas dari segala intervensi. (via billlucey.typepad.com)

Fimela.com, Jakarta Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Redaksi adalah 'badan (pada persuratkabaran) yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar dan sebagainya)'. Di era digital seperti ini redaksi tak hanya melulu soal media cetak, namun juga media elektronik dan digital seperti TV, radio, hingga internet.

Hadirnya ruang redaksi di dalam sebuah media menjadi sangat penting karena ruang redaksi adalah tempat dimana semua informasi (berita) dikumpulkan hingga nantinya disampaikan kepada konsumen. Maka dari itu independensi di dalam ruang redaksi sangat diperlukan agar tak tercemar oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Namun sayang, dalam praktiknya, ruang redaksi tak bisa sepenuhnya steril dari campur tangan (istilah kerennya intervensi) pihak manajemen. Seringkali pihak manajemen di sebuah media ikut mengatur apa saja yang harus dimuat di media. Padahal konten yang dimuat di media sepenuhnya adalah hak dan tanggung jawab tim redaksi.

Ruang Redaksi (via parkplace.tv)

Saya sendiri masih ingat ketika mengikuti mata kuliah Pengantar Jurnalistik beberapa tahun lalu tentang pers yang ideal. Yang saya ingat saat itu adalah bahwa sebuah karya jurnalistik harus netral atau paling tidak harus adil dalam menyajikan berita (istilah kerennya cover both side).

Jika sebuah karya jurnalistik dari media harus memihak, maka keberpihakan tersebut harus berdasar kepada kepentingan orang banyak. Menurut saya keberpihakan sebuah karya jurnalistik sah-sah saja asal tujuannya benar-benar memberikan prespektif baru, serta disampaikan secara utuh dan jujur. Selain itu tentunya tak boleh ada kepentingan apapun yang memboncenginya.

Kembali lagi kepada independensi ruang redaksi. Seberapa sering kalian melihat TV yang menayangkan sang pemilik yang sedang melakukan kampanye? Apalagi ketika pemilik tersebut ikut terjun ke dunia politik yang dalam beberapa tahun ke belakang sepertinya menjadi tren.

Ruang Redaksi (via nydailynews.com)

Tayangan yang menayangkan sang pemilik media di layar kaca untuk kepentingan pribadi sebenarnya sudah menyalahi aturan tentang frekuensi publik (disini saya tak akan membahas panjang lebar tentang frekuensi publik). Selain melanggar frekuensi publik, munculnya para pemilik media ini juga menandakan bagaimana ruang redaksi media yang bersangkutan terjajah kemerdekaannya.

Contoh lainnya adalah ketika sebuah media A tak meliput acara yang diadakan media B karena merupakan kompetitor. Sebenarnya tak menjadi masalah karena mungkin sudah banyak media lain yang menayangkan tentang berita tersebut. Namun sekali lagi ruang redaksi seperti dikekang karena tak bisa independen dalam memilih konten yang ingin dimuat.

Praktik seperti ini sebenarnya sudah sangat lumrah di Industri media negara kita. Kebanyakan para pemilik modal yang menjalankan media memiliki kepentingan atau berafiliasi dengan pihak tertentu seperti parpol misalnya. Maka jangan heran jika ada beberapa stasiun TV yang menayangkan parpol tertentu dengan porsi yang tidak masuk akal dan berulang-ulang.

Intervensi Boss Media

Membahas tentang independensi ruang redaksi saya kembali teringat tentang sebuah film dokumenter karya Ucu Agustin yang berjudul 'Dibalik Frekuensi'. Film tersebut sebenarnya lebih banyak membahas tentang penyalahgunaan frekuensi publik. Namun di dalam beberapa bagiannya saya dapat menangkap bahwa ruang redaksi yang tidak independen menjadi salah satu dasar mengapa media menyalahgunakan frekuensi publik.

Dalam bagian film tersebut terdapat cuplikan berita tentang seorang pemilik media yang dipanggil oleh lembaga negara karena masalah hukum. Banyak media yang menyiarkan jika boss media ini dipanggil karena permasalahan hukum. Tapi ajaibnya, ketika media milik sang boss meliput, apa yang ditayangkan berbeda 180 derajat. Di media sang boss ini, dirinya digambarkan memiliki inisiatif untuk datang dan mengaku sama sekali tak ada panggilan yang ditujukan kepadanya. Padahal media lain menyatakan dia
telah mangkir beberapa kali ketika dipanggil untuk diperiksa.

Ruang Redaksi (via abcnews.go.com)

Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa para awak redaksi dipaksa untuk menyampaikan informasi yang tak utuh demi menjaga citra sang boss. Masalah perut dan tekanan agar dapur terus ngebul menjadi alasan utama mengapa para awak redaksi akhirnya harus menuruti apa yang dikatakan si boss.

Intervensi para boss media ini mau tidak mau akhirnya akan mempengaruhi kinerja ruang redaksi. Sebagai pemilik media, mereka marasa memiliki hak untuk mencampuri keputusan redaksi untuk kepentingan pribadi. Memang tak semua campur tangan pemilik diboncengi kepentingan pribadi, namun tetap saja jika intervensi mereka tak sesuai dengan kaidah jurnalistik, apa yang dilakukan para boss ini sama sekali tak dibenarkan.

Yang paling gamblang adalah ketika kasus lumpur di Sidoarjo yang disebabkan oleh sebuah perusahaan terkuak di hadapan publik. Sang boss pemilik perusahaan ini kebetulan juga seorang pemilik media. Seperti yang bisa diperkirakan, media miliki si boss sama sekali tak pernah memberitakan tentang kabar ini. Jika terpaksa harus memberitakan, maka konten yang dimuat tentunya tak akan menyudutkan sang boss.

Ruang Redaksi (via billlucey.typepad.com)

Sekali lagi ini menjadi contoh nyata betapa independensi ruang redaksi sudah tak steril seperti apa yang seharusnya. Akhirnya hal ini akan berimbas kepada karya jurnalistik yang bias serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi sebagai otaknya media, kehadiran ruang redaksi harusnya bisa menjalankan kode etik jurnalistik seperti apa yang dicantumkan oleh Dewan Pers dalam situs resminya yang berbunyi:

"Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama."

"Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat."

"Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik."

Dreses Putranama

Editor Bintang.com