LSF Gaungkan Budaya Sensor Mandiri di Depok, Gandeng Akademisi dan Ibu

Fimela.com, Jakarta - Sahabat Fimela, Lembaga Sensor Film (LSF) kembali menyuarakan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GBSM) melalui sosialisasi di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026). Kegiatan berlangsung di CGV Depok Mall dan dipadukan dengan nonton bareng dua film Indonesia yang tayang pada Juli ini, yakni Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

Sosialisasi kali ini melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas film, hingga kaum ibu. Di sela agenda yang berisi paparan serta diskusi ringan ini, LSF menekankan pentingnya literasi tontonan di tingkat keluarga dan lingkungan pendidikan sebagai garda terdepan penerapan sensor mandiri.

“Kami menggandeng kelompok masyarakat yang bisa menjadi ujung tombak literasi tontonan,” tuturnya.

Ketua LSF, Naswardi, menjelaskan bahwa pelibatan kalangan akademik hingga para ibu diharapkan membentuk kebiasaan baru dalam memilah dan memilih tontonan sesuai kelompok usia. Gagasan ini menjadi inti dari GBSM yang terus digulirkan di berbagai daerah.

Sosialisasi di Depok dirancang sebagai ruang temu lintas komunitas. Pelajar dan mahasiswa hadir bersama pegiat film, sementara kaum ibu ikut mengambil peran dalam diskusi seputar pengasuhan dan pendampingan anak saat mengakses tontonan. Format ini memfasilitasi tukar pengalaman dari berbagai sudut pandang.

Agenda juga disandingkan dengan nobar dua judul film Indonesia yang sedang tayang pada bulan Juli. Melalui sesi ini, LSF ingin menegaskan bahwa edukasi sensor mandiri berjalan beriringan dengan dukungan terhadap ekosistem film nasional yang tengah berkembang.

Naswardi menyebut dukungan terhadap film tanah air terus dijaga, sejalan dengan meningkatnya antusiasme penonton dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami juga terus memberikan bantuan kepada film-film nasional yang saat ini tengah tumbuh dengan pesat, dan tahun lalu mencapai 80,2 juta penonton,” ujar Naswardi.

LSF menegaskan urgensi budaya sensor mandiri dengan merujuk hasil riset internal tahun 2023. Temuan tersebut menunjukkan baru 46 persen anak yang tontonannya memenuhi klasifikasi usia. Ketidaksesuaian tontonan dengan umur memerlukan perhatian, terlebih di tengah kemudahan akses konten pada era digital.

Naswardi mengingatkan bahwa tantangan pengawasan kini bertambah kompleks karena akses multimedia yang begitu terbuka melalui berbagai perangkat dan platform. Ia menyoroti perlunya peran aktif orang dewasa di sekitar anak agar klasifikasi usia benar-benar menjadi rujukan saat memilih konten.

“Potensi anak untuk menonton tayangan dewasa sangat terbuka. Apalagi melalui jariangan informatika dan media sosial, juga smartphone masing-masing,” kata Naswardi.

Dalam pemaparan terpisah, Ketua Sub Komisi Apresiasi & Promosi LSF, Gustav Aulia, menekankan bahwa tontonan anak tidak lagi terbatas pada televisi dan bioskop. Kehadiran layanan over the top (OTT) dan media sosial membuat konsumsi konten semakin beragam dan kian mudah diakses kapan saja.

“Misalnya bisa saja mereka sambil di kamar, tidur-tiduran, dengan pintu ditutup, menonton lewat ponsel mereka. Sementara kita tak tahu anak-anak dan adik-adik kita menyaksikan apa,” kata Gustav.

Gustav menegaskan pentingnya kesadaran diri dan peran orang tua dalam memastikan anak mengakses tontonan sesuai umur. Ia menambahkan bahwa pengawasan bukan hanya di ruang publik seperti bioskop, melainkan juga di ruang privat tempat anak lebih leluasa menggunakan gawai.

“Jadi memang tidak hanya di bioskop saja, tapi juga di ruang privat,” kata Gustav.

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, mengingatkan risiko yang mengintai ketika anak mengakses konten melalui ponsel tanpa pendampingan. Selain konten yang tidak sesuai klasifikasi usia, ia menyoroti potensi paparan iklan yang berbahaya serta ancaman keamanan perangkat.

“Jadi sudah nontonnya tidak sesuai umur, terpapar iklan judi online, sampai perangkatnya bisa terkena virus. Hal ini yang mesti diperhatikan, dan juga ikut menjadi tugas orang tua,” kata Fauzan.

Dukungan terhadap GBSM juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyatakan pentingnya kolaborasi agar literasi penonton meningkat dan masyarakat memahami klasifikasi usia sebagai panduan memilih tontonan.

“Gerakan nasional ini patut kita dukung bersama, sebab ini mengajarkan literasi pada penonton untuk mengetahui segmen mana yang menjadi kelompok usianya,” kata Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, yang menghadiri acara ini.

Ia menambahkan salah satu fungsi film adalah memberikan edukasi, sehingga pemilihan film sesuai kelompok usia akan membantu transfer pengetahuan berjalan pada jalurnya.

“Dengan memilih film dalam kelompok usia yang tepat, akan memberikan edukasi yang tepat untuk masyarakat,” tuturnya.

Dukungan akademisi juga mengemuka. Dosen Universitas Indonesia, Saraswati Putri, menekankan posisi film sebagai produk budaya yang lahir dari proses panjang dan melibatkan banyak pihak.

“Film bukan hanya sekadar hiburan, tapi dia adalah sebuah produk budaya, dan di situ ada praktik budaya yang sangat kompleks dengan melibatkan banyak orang,” ujarnya.

Ia menilai, ketika penonton—terutama anak—mengakses tayangan yang sesuai usia, proses memahami dan mengapresiasi film sebagai produk budaya dapat berlangsung dengan sehat. Pandangan ini selaras dengan tujuan GBSM untuk menumbuhkan kebiasaan memilah tontonan berdasarkan klasifikasi.