Agensi Jennie Blackpink Tempuh Jalur Hukum, Sebut Video di Summer Sonic Diedit secara Jahat

Fimela.com, Jakarta - Odd Atelier atau OA Entertainment menyampaikan sikap resmi terkait beredarnya foto dan video Jennie Blackpink dalam penampilannya di Summer Sonic 2026 pada hari Minggu lalu, yang menurut mereka telah diedit atau dimanipulasi secara jahat.

Dilansir dari Korea JoongAng Daily, Rabu (19/8/2026), pernyataan ini dirilis menyusul beredarnya sejumlah video yang tak diketahui keasliannya, menampilkan sebagian anggota tubuh sang penyanyi yang tereskpos. 

“Kami baru-baru ini mengidentifikasi adanya pelanggaran berkelanjutan yang menargetkan Jennie di berbagai komunitas online dan platform media sosial,” tutur OA Entertainment dalam pernyataannya.

Agensi juga memaparkan bentuk pelanggaran yang mereka temukan dalam pernyataan yang sama.

“Ini termasuk penyebaran fitnah tanpa dasar dan informasi palsu, pengeditan atau manipulasi foto dan videonya secara jahat, serta pengunggahan atau pendistribusian konten yang melanggar privasi dan hak pribadinya,” lanjutnya.

OA Entertainment menyebut tengah memantau unggahan yang relevan beserta akunnya untuk mengumpulkan bukti. Proses ini dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum guna menindaklanjuti pelanggaran yang menyasar Jennie.

“Tindakan hukum yang tegas akan diambil tergantung pada sifat dan tingkat keparahan tindakan seperti mengedit atau memproses ulang fitur fisik artis secara jahat, memposting berulang kali, memposting ulang atau mendistribusikan foto atau klip video tertentu, atau melampirkan ungkapan yang menghina atau informasi palsu pada konten tersebut,” demikian pernyataan tersebut.

Jika rekaman yang beredar benar dimanipulasi AI dan dibuat tanpa persetujuan artis, orang yang membuat maupun menonton konten tersebut dapat dihukum di Korea, menurut Undang-Undang tentang Kasus Khusus Mengenai Hukuman Kejahatan Seksual.

Berdasarkan undang-undang tersebut yang direvisi pada Oktober 2024, orang yang membuat video semacam itu dapat dihukum penjara hingga tujuh tahun atau denda hingga 50 juta won atau sekitar Rp 637 juta.