Aturan PPKM Terbaru di Luar Jawa-Bali, Berlaku Hingga 23 Desember

memakai masker — ilustrasi perempuan karantina mandiri/Sittipong Sirichamnan/Shutterstock

Fimela.com, Jakarta Penerapan PPKM di luar Jawa-Bali diperpanjang selama dua minggu. Disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto bahwa PPKM ini mulai berlaku pada 7-23 Desember 2021.

"Dilakukan perpanjangan penerapan PPKM dari tanggal 7 Desember-23 Desember," kata Airlangga saat jumpa pers daring, Senin (6/12/2021).

Pada kebijakan PPKM kali ini, ada beberapa daerah kabupaten/kota yang berhasil turun dari level 3. Bahkan tidak sedikit daerah yang telah menerapkan PPKM level 1 pada periode ini.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyampaikan bahwa penerapan PPKM level 3 pada Natal dan Tahun Baru dibatalkan. Hal ini merujuk pada perkembangan yang baik terkait penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia.

Penurunan level PPKM

[Fimela] DKI Jakarta — Ilustrasi PSBB transisi DKI Jakarta | pexels.com/@alifiaharina

Pada penerapan PPKM luar Jawa-Bali kali ini, ada banyak daerah yang mengalami perubahan aturan dan level. Masing-masing daerah di luar Jawa-Bali memiliki tingkatan level PPKM yang berbeda.

Sebanyak 78 kabupaten/kota berhasil turun dari level sebelumnya dan kini telah menerapkan PPKM level 1. Peningkatan jumlah daerah yang menerapkan PPKM level 1 dan 2 membuat penurunan pada PPKM Level 3.

Berikut rincian penerapan level PPKM di sejumlah kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali.

- PPKM Level 1 meningkat dari 51 menjadi 129 kabupaten/kota;

- PPKM Level 2 meningkat dari 175 menjadi 193 kabupaten/kota;

- PPKM Level 3 menurun dari 160 menjadi 64 kabupaten/kota; dan

- PPKM Level 4 tetap 0 kabupaten/kota.

Membatalkan PPKM Level 3 saat Nataru

Menko Airlangga menyebutkan bahwa ada 9 provinsi yang angka vaksinasinya masih di bawah 50 persen. Di antaranya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua.

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan penerapan PPKM level 3 pada periode Natal dan Tahun Baru karena penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan dan tetap terkendali.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakun di semua wilayah jelang Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menekankan tetap ada pengetatan aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.

Sejauh ini, Indonesia berhasil menekan angka kasus konfirmasi COVID-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus. Selain itu, jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit juga mengalami penurunan.