BSU atau BLT Gaji 2022 Dipastikan Ada, Kapan Pencairannya?

atur uang sebagai ibu rumah tangga — Ilustrasi mengatur uang keluarga./Copyright shutterstock.com/g/korrawin

Fimela.com, Jakarta Apa kabar Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang juga jamak disebut BLT gaji 2022? BSU dipastikan akan cair oleh Kementerian Ketenagakerjaan meski tidak menjelaskan kapan waktu tepatnya?

“Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan. Tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur,” tulis akun Instagram @kemnaker, Rabu (11/5/2022).

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran sejumlah Rp8,8 triliun yang diperuntukan untuk 8,8 juta pekerja. Nantinya, proses penyaluran akan diterima lewat rekening bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Bagi yang tidak memiliki rekening bank Himbara, nantinya pekerja akan dibukakan rekening oleh Kemnaker secara kolektif. Pekerja yang memenuhi syarat, akan menerima bantuan sebesar Rp500 juta per bulan, selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus senilai Rp1 juta.

TERKAIT: Tas Mewah Ini Justru Paling Cantik Saat Dibuka, Yuk Kenalan dengan Peekaboo FENDI!

TERKAIT: Bak Pengantin Baru, Gaya Priyanka Chopra dan Nick Jonas di After-Party Golden Globes 2026 Curi Perhatian

TERKAIT: Bikin Terkejut, Jihyo TWICE Hadir Tanpa Pemberitahuan di Golden Globe Awards 2026 dengan Sheer Dress Rp50 Jutaan

Dikutip dari laman resmi Kemnaker, berikut persyaratan penerima BSU 2022:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK

2. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.

Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4,8 juta.

3. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah

4. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).