Resmi Diumumkan Jokowi, Intip Fakta Tentang Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Fimela.com, Jakarta Dua kota dan kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara telah resmi dipilih oleh presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi menuturkan alasan mengapa memilih kedua lokasi ini.

Setidaknya ada lima alasan mengapa dua lokasi di Kalimantan Timur ini akhirnya dipilih sebagai ibu kota baru. Pertama yaitu minim risiko bencana, baik itu banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor.

Kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia sehingga mudah dijangkau dari seluruh penjuru tanah air. Ketiga, ibu kota baru ini dekat dengan kota yang berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Alasan keempat yaitu infrastruktur yang lengkap. Terakhir alasan kelima yaitu tersedianya lahan pemerintah seluas 158 ribu hektare. Hal ini sejalan dengan rencana sebelumnya bahwa ibu kota baru hanya akan menggunakan lahan milik pemerintah.

"Pertama, risiko bencana minimal. Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Empat, infrastruktur lengkap dan lima, telah tersedia lahan pemerintah 158 ribu hektare," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan dilansir dari Liputan6.com, Senin (26/8/2019).

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, pemindahan ibu kota perlu segera dilakukan karena beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat berat. Besarnya beban itu menyebabkan masalah perkotaan seperti macet, polusi, dan banjir menjadi tidak terelakkan. Namun menurutnya, permasalahan itu bukanlah kesalahan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Kemacetan lalu lintas yang terlanjur parah, polusi udara, dan ini buka kesalahan pemprov DKI, tapi karena besarnya beban yang diberikan ekonomi kepada Jawa dan Jakarta, kesejangan ekonomi Jawa dan non-jawa yang meningkat,” ucap Jokowi.

Untuk pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ini, pemerintah akan mengeluarkan biaya mencapai RP466 triliun. Biaya ini akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari swasta dan Badan Usaha Milik negara (BUMN).

"Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota. Sedangkan sisanya akan didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dengan Badan Usaha Milik negara (BUMN)," jelas jokowi.

#GrowFearless with Fimela