Update Virus Corona 14 September 2020: Kasus Baru Bertambah 3.142

Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia, Doni Monardo mengangkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini berbeda dengan lockdown atau karantina wilayah. 

Menurut Doni, karantina wilayah mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makan, minum, dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk fasilitas menyangkut hidup masyarakat sehari-hari, seperti air dan listrik. 

Dilansir dari Liputan6, hal ini Doni sampaikan saat memberikan keterangan pers terkait Hasil Rapat Terbatas yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretarian Presiden, pada Senin (14/9/20) tadi.

Lebih jauh, Doni juga mengatakan kalau tidak ada wilayah nasional di Indonesia yang tidak tunduk kepada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 Tahun 2018. Undang-Undang ini, menurut Doni, memberikan pilihan apakah karantina di rumah, rumah sakit, wilayah atau, yang selama ini dikenal dengan istilah lockdown dan PSBB. 

"Jadi, kita semua sebelum pemerintah mencabut Perpres yang terkait dengan masalah kekarantinaan kesehatan, termasuk jug status berencana non alam skala nasional, maka kita semua berada di dalam koridor Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan," kata Doni seperti dikutip dari Liputan6. 

Karenanya, Doni melanjutkan, semua daerah mengacu kepada keputusan itu dan tidak ada alasan bagi daerah untuk melonggarkan semua aktivitas. Karena, virus ini tidak dibawa hewan, tetapi manusia. Makanya, pembatasan sosial menjadi program prioritas. 

"Jadi, kalau kita ingin selamat, ingin menghentikan kasus ini, yang paling penting adalah bagaimana kita patuh terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," Doni mengingatkan.

#ChangeMaker