Skotlandia Resmi Jadi Negara Pertama yang Gratiskan Pembalut dan Tampon

Fimela.com, Jakarta Di berbagai negara, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, para perempuan telah lama angkat suara mengenai tingginya pajak yang dieknakan pada produk sanitasi perempuan. Hal ini membuat para homeless di AS kesulitan untuk mendapatkan akses pembalut dan tampon karena biayanya yang sangat mahal. 

Dilansir dari berbagai sumber, mereka bahkan terpaksa mengenakan kain apa adanya untuk dijadikan pembalut, atau menggunakan kapas yang dipadatkan untuk dijadikan tampon. Tentu saja, kebersihan dan keamanannya tidak terjamin. Sejak lama para perempuan di berbagai belahan dunia menuntut pemerintah mereka masing-masing untuk menurunkan tarif pajak, bahkan menggratiskan produk sanitasi perempuan. 

Ternyata, harapan jutaan perempuan di dunia bukanlah yang mustahil. Skotlandia baru saja memutuskan untuk menggratiskan semua produk menstruasi perempuan, termasuk tampon dan pembalut yang disediakan di fasilitas umum. CNN menulis, Parlemen Skotlandia memberikan suara bulat untuk mendukung RUU Produk Menstruasi, pada Selasa (24/11/20), waktu setempat. Pemberian suara ini dilakukan beberapa bulan setelah anggota parlemen mengisyaratkan dukungan mereka terhadap RUU tersebut. 

Menurut aturan baru tersebut, otoritas lokal dan penyedia pendidikan diberikan wewenang untuk memastikan produk tersebut tersedia secara gratis. Ini merupakan sebuah kampanye yang didukung berbagai pihak. 

"Kampanye ini didukung koalisi yang luas, termasuk serikat pekerja, organisasi perempuan, dan badan amal," jelas anggota parlemen, Monica Lennon, yang memperkenalkan RUU tersebut tahun lalu. 

Menurut Monica, Skotlandia tidak akan menjadi negara terakhir yang menggratiskan produk sanitasi perempuan. Bahkan, akses produk menstruasi secara gratis bisa diterapkan secara universal. Dengan UU yang baru saja disahkan Skotlandia ini, menurut Monica, merupakan sebuah sinyal pada dunia kalau produk sanitasi perempuan dapat digratiskan. 

Pengesahan UU ini didorong oleh fakta bahkan 20% perempuan di Skotlandia hidup dalam kemiskinan. Sehingga, pemerintah berusaha untuk membantu perempuan di negara tersebut agar tetap bisa mendapatkan akses produk sanitasi dengan kualitas baik dan trandar kesehatan yang terpenuhi. 

UU ini, tulis CNN, didukung oleh sejumlah kelompok kesetaraan dan hak-hak perempuan serta politisi dari berbagai partai yang diwakili Parlemen Skotlandia. 

#Changemaker