Alasan Jokowi Tolak Opsi Lockdown dan PSBB di Saat Kasus COVID-19 Melonjak

Fimela.com, Jakarta Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menolak untuk menerapkan kebijakan lockdown atau PSSB di saat kasus COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik. Jokowi justru memilih opsi untuk menerapkan kebijakan PPKM atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mikro. Ia meyakini penerapan PKKM mikro mampu mengendalikan COVID-19 di Indonesia tanpa mengorbankan perekonomian masyarakat.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," kata Jokowi dalam konferensi pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Menurut dia, keputusan ini telah diambil dengan pertimbangan yang matang dan melihat berbagai aspek. Mulai dari, kondisi ekonomi, sosial, politik di Indonesia dan pengalaman-pengalaman dari negara-negara lain.

Jokowi mengaku banyak menerima masukan soal diterapkannya kembali PSBB dan lockdown atau karantina wilayah. Namun, Jokowi menilai PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama dalam penanganan COVID-19.

"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi.

Menurutnya, dua kebijakan ini sama-sama membatasi kegiatan masyarakat. Sehingga penyebaran COVID-19 bisa berkurang jika penerapan PPKM mikro berjalan dengan baik sesuai aturan.

Untuk itu, Jokowi pun menegaskan dan meminta masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Pemberlakukan PPKM mikro harus dibarengi dengan partisipasi masyarakat agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

Jokowi menyebut masyarakat harus berkontribusi untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya dengan disiplin protokol kesehatan dan tetap di rumah apabila tidak ada keperluan mendesak.

Selain itu, Jokowi juga meminta masyarakat yang masuk dalam kategori penerima vaksin COVID-19 untuk tidak menolak divaksin. Menurut dia, vaksin masih menjadi upaya terbaik yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan COVID-19. Dengan vaksinasi, maka akan terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity.

Untuk mencapai herd immunity, setidaknya sebanyak 181,5 juta penduduk Indonesia harus sudah divaksin. Namun angka ini masih jauh untuk dicapai mengingat jumlah masyarakat yang sudah mendapat vaksin hingga dosis kedua baru mencapai 12.514.917 per 22 Juni 2021.

#Elevate Women