Perempuan Jadi Pihak yang Paling Terdampak Ketika Terjadi Bencana, Mengapa?

Kerentanan perempuan terhadap bencana berakar pada norma budaya, peran sosial, dan distribusi sumber daya serta kekuasaan yang tidak setara. Studi menunjukkan bahwa perempuan secara tidak proporsional menderita dampak bencana, peristiwa cuaca ekstrem, dan perubahan iklim karena norma budaya dan distribusi peran, sumber daya, serta kekuasaan yang tidak setara, terutama di negara-negara berkembang. Ini adalah masalah kompleks yang membutuhkan perhatian serius.

Perempuan seringkali memiliki tanggung jawab utama untuk merawat rumah tangga, anak-anak, anggota keluarga lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Tanggung jawab ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengevakuasi diri atau mencari perlindungan selama bencana; misalnya, sekitar 80% orang yang tertinggal di New Orleans setelah perintah evakuasi wajib adalah perempuan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana peran sosial dapat membatasi pilihan perempuan dalam situasi darurat.

Selain itu, perempuan cenderung memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah, aset yang lebih sedikit, serta akses terbatas terhadap tanah, kredit, dan asuransi. Kemiskinan dan pendidikan yang terbatas menjadi penghalang, membuat perempuan lebih bergantung pada sumber daya alam dan memiliki lebih sedikit pilihan untuk beradaptasi. Pembatasan budaya terhadap mobilitas juga dapat menghalangi akses perempuan terhadap informasi dan layanan, bahkan pakaian tradisional atau norma budaya tertentu dapat menyulitkan perempuan untuk melarikan diri dari bahaya, seperti berlari atau berenang.

Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, peran kepemimpinan, dan kegiatan keterlibatan masyarakat terkait manajemen risiko bencana juga memperparah kerentanan mereka. Mereka mungkin memiliki akses yang lebih rendah terhadap informasi, pendidikan, dan sistem peringatan dini yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri dan menghindari bencana. Ini adalah siklus yang harus dipecahkan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik.

Dampak fisik bencana pada perempuan sangat beragam dan seringkali diperparah oleh kerentanan yang sudah ada. Studi menunjukkan bahwa bencana alam membunuh lebih banyak perempuan daripada laki-laki, terutama di masyarakat di mana status sosial ekonomi perempuan rendah. Sebagai contoh, dalam tsunami Asia tahun 2004, 70% korban tewas adalah perempuan, sebuah statistik yang sangat mengkhawatirkan.

Bencana juga dikaitkan dengan peningkatan angka keguguran dini, lahir mati, dan kelahiran prematur. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, terutama bagi ibu hamil dan menyusui, serta hilangnya dukungan medis secara tiba-tiba, menempatkan perempuan dan bayi mereka pada risiko tinggi, meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Ini adalah krisis kesehatan reproduksi yang sering terabaikan.

Risiko kekerasan berbasis gender (KBG), termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan manusia, meningkat secara signifikan selama dan setelah bencana. Situasi pengungsian yang padat, ketegangan akibat masalah keuangan, dan masalah kesehatan mental yang diperparat oleh trauma bencana dapat memicu perilaku agresif. Perempuan mungkin menghindari tempat penampungan karena takut akan kekerasan seksual, seperti yang disampaikan oleh Kemenko PMK bahwa setiap bencana selalu menunjukkan perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan.

Perempuan juga menghadapi risiko malnutrisi yang lebih tinggi, penyakit kronis, dan penyakit menular karena mereka mungkin mengorbankan makanan mereka untuk anggota keluarga lain. Kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai di tempat penampungan juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti ruam perineum dan infeksi saluran kemih. Setelah bencana, perempuan kemungkinan besar akan bertanggung jawab untuk merawat orang sakit dan terluka, sambil tetap menjalankan tugas sehari-hari, termasuk mengantre untuk pasokan bantuan atau menempuh perjalanan lebih jauh untuk mengakses air.

Para ahli dan psikolog menyoroti bahwa perempuan lebih mungkin mengalami dampak mental dan psikologis yang parah setelah bencana. "Perempuan jauh lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk mengalami depresi dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) setelah peristiwa bencana," demikian menurut American Psychiatric Association. Sebuah studi bahkan menemukan bahwa paparan bencana memiliki efek yang lebih jelas pada gejala PTSD untuk perempuan dibandingkan laki-laki, bahkan dengan tingkat paparan yang sama.

Evakuasi dan penempatan kembali sementara juga meningkatkan tingkat distres psikologis, kecemasan, depresi, dan PTSD pada perempuan. Mereka juga mengalami peningkatan viktimisasi psikologis dan fisik setelah bencana, yang memperparah kondisi mental mereka. Peningkatan stres dan ketegangan akibat bencana dapat memperburuk masalah kesehatan mental yang sudah ada dan memicu masalah baru.

Korban bencana melaporkan kehilangan rasa tempat dan keamanan, serta kesedihan karena kehilangan benda-benda yang membuat rumah menjadi rumah. Trauma, kesedihan, dan kehilangan ini menciptakan luka batin yang mendalam. Dukungan sosial yang kuat dan rasa kebersamaan dapat menjadi pelindung terhadap depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Namun, dukungan sosial yang rendah, pengangguran, dan pendapatan yang lebih rendah dapat menjadi faktor risiko depresi pada perempuan setelah bencana.

Menteri PPPA Arifah Fauzi juga menegaskan bahwa perempuan mengalami trauma mendalam pasca-bencana, terutama saat melihat rumahnya hanyut dan memikirkan masa depan. "Saya melihat justru yang trauma, yang perlu pendekatan berkelanjutan adalah kaum perempuan," kata Arifah Fauzi, menekankan perlunya layanan psikososial dan konseling berkelanjutan bagi para perempuan terdampak.

Mengurangi dampak bencana pada perempuan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan peka gender. Penting untuk mengintegrasikan dimensi gender ke dalam kerangka kebijakan, sistem, proses, dan alat pengurangan risiko bencana (PRB). Ini berarti mempertimbangkan bagaimana dinamika gender memengaruhi dampak bencana di suatu wilayah sebelum membuat keputusan kebijakan atau desain proyek.

Melibatkan dan memberdayakan perempuan dalam perencanaan dan respons bencana sangatlah krusial. Perempuan dapat membantu mengidentifikasi risiko bencana untuk diri mereka sendiri dan anak perempuan yang mungkin tidak dipahami oleh perencana laki-laki. Di Pulau Sabutung, Pangkep, Fitri, Ketua Sekolah Perempuan (Muda), menyosialisasikan peran krusial perempuan dalam mengantisipasi bencana, terutama karena mereka sering menjadi pengambil keputusan utama saat suami melaut.

Pengumpulan dan analisis data dampak bencana yang terpilah berdasarkan gender sangat penting untuk memahami kerentanan spesifik dan merancang intervensi yang tepat. Selain itu, memastikan akses perempuan terhadap informasi, pendidikan, layanan kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi), dukungan psikososial, dan sumber daya keuangan adalah kunci. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, misalnya, kelangkaan air membatasi akses anak perempuan pada sanitasi yang aman dan kesehatan reproduksi, serta meningkatkan risiko keselamatan saat mengambil air bersih.

Mitigasi kekerasan berbasis gender juga harus menjadi prioritas, dengan mengembangkan koneksi antar organisasi sebelum bencana untuk menciptakan kepercayaan dan pemahaman tentang fokus KBG dalam sistem respons bencana. Ini termasuk mengembangkan langkah-langkah tempat penampungan dan kamp untuk melaporkan KBG, meningkatkan kesadaran, memastikan kerahasiaan korban, dan menerapkan protokol untuk fasilitas aman bagi perempuan dan anak perempuan. Pembangunan harus memikirkan manusia, lingkungan, dan mitigasi bencana, tidak hanya keuntungan ekonomi jangka pendek.

Membangun pemberdayaan perempuan dan melibatkan mereka dalam perencanaan bencana menciptakan ketahanan yang kuat. Program-program harus bertujuan untuk membangun basis aset perempuan, mempromosikan partisipasi mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan pemberdayaan mereka dalam masyarakat. Dengan mengakui dan mengatasi ketidaksetaraan gender yang mendasari, masyarakat dapat membangun sistem pengurangan risiko bencana yang lebih adil dan efektif, memastikan bahwa perempuan tidak lagi menjadi pihak yang paling terdampak dalam menghadapi krisis.