Pemprov NTT: Biaya Konservasi Tetap Berlaku, Pemerintah Beri Dispensasi untuk Sosialisasi

Fimela.com, Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi  Nusa Tenggara Timur telah menetapkan program pembatasan kunjungan serta biaya kontribusi sebagai upaya konservasi ke wilayah Pulau Komodo, Pulau Padar dan sekitarnya. Terkait hal tersebut, pemerintah juga telah menetapkan dispensasi terhadap wisatawan yang ingin berkunjung hingga 1 Januari 2023.

Dalam keterangan pers yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr. Sony Zeth Libing mengungkapkan bahwa Pemprov NTT memberikan dispensasi mengenai kebijakan tersebut sampai akhir Desember 2022, artinya kebijakan mengenai kontribusi konservasi masuk sebesar Rp3.750.000 akan dijalankan secara optimal mulai tanggal 1 Januari 2023. 

Dengan diubahnya tanggal penetapan kontribusi, maka Pemprov NTT memberikan dispensasi selama 6 bulan ke depan, selama waktu dispensasi harga normal masih berlaku untuk wisatawan. Selain itu pemerintah akan melakukan sosialisasi dari berbagai kalangan, termasuk gereja, tokoh masyarakat, serta stakeholder lainnya. Selama masa dispensasi berlangsung, wisatawan yang ingin memberikan kontribusi langsung terhadap konservasi Pulau Komodo, Pulau Padar, dan sekitarnya dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi INISA dengan sistem Wildlife Komodo.

Selanjutnya, Kadis Sony menjelaskan terkait misi besar Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dimaksud. "Pemerintah mempunyai dua visi besar, yang pertama bagaimana melakukan konservasi untuk menjaga kelestarian komodo dan juga ekosistemnya, dan visi besar kedua adalah bagaimana menjaga apa yang disebut sustainable tourism, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Maka dari itu, sesuai dengan arahan kami akan tetap melakukan sosialisasi dan dialog dengan berbagai kalangan masyarakat,” tutupnya.