Pemerintah akan Berikan BLT Sebesar Rp 600 Ribu untuk Pekerja Gaji Maksimal Rp 3,6 Juta

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun. Pembayarannya akan dimulai oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama empat kali.

"Jadi dalam hal ini ibu amensos akan bayarkannya 2 kali, yakni Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti ibu Mensos bisa jelaskan lebih detail akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima anggaran Rp 12,4 triliun," paparnya.

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk BLT ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli konsumsi masyarakat, di tengah kenaikan isu BBM subsidi. Menteri Keuangan, Sri Mulayani mengungkapkan pengalihan subsidi BBM ini baru dibahas dengan presiden Jokowi. Sehingga mampu meningkatkan daya beli dalam beberapa waktu terakhir.

Sri Mulyani menyebut, tendensi kenaikan harga komoditas dan pengalihan subsidi BBM juga perlu direspon. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan adanya penyaluran bantalan sosial tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Bantuan sosial ini akan ditujukan kepada pertama 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima manfaat.

“Pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun. Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga peneirma manfaat akan dapatkan anggaran Rp 12,4 triliun," ujar Sri Mulyani.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengaku masih menunggu putusan dari pemerintah soal kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar. Dia meminta masyarakat untuk tidak tergesa-gesa menumpuk pembelian BBM hingga melakukan penimbunan.

"Soal pembatasan kita tunggu saja dari regulator. Jangan panic buying, kalau begitu banyak orang lain tidak dapat jatah BBM-nya. Tunggu saja kebijakan dari pemerintah," kata Arya saat dijumpai di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Dengan tetap melakukan pembelian BBM yang masuk akal sehingga stop BBM terjaga.

Arya mengatakan, Kementerian BUMN beserta PT Pertamina (Persero) masih menanti kebijakan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia pun menyerahkan perhitungan harga Pertalite dan Solar nantinya kepada pihak regulator, apakah jadi akan diberikan subsidi tambahan atau tidak.

"Pertamina tidak ikut itu. Pertamina mengikuti. Jadi kalau dinaikkan yang berkurang subsidi pemerintahnya, karena disubsidi pemerintah," imbuhnya. Arya juga mengimbau agar masyarakat tidak panik saat mendengar berbagai isu soal kenaikan harga BBM. Pertamina dipastikan tetap menjaga ketersediaan BBM selama masyarakat tidak menumpuk pembelian sepihak.

"Stok aman, tapi jangan ada panic buying dan sebagainya. Kami tahan bukan penjualan, tapi tahan yang beli agar tidak banyak," ujar Arya. 

*Penulis: Tasya Fadila

#Women for Women