Kepala BNPB: Presiden Masih Mempertimbangkan Penghentian PPKM di Indonesia

Presiden Jokowi masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) terkait dengan penghentian PPKM. Pihaknya mengharapkan laporan kajian tersebut paling lambat datang dalam minggu ini. Hal ini dikarenakan agar Jokowi segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penghentian PPKM yang selama ini menjadi kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Kajian penghentian PPKM ini mencakup dengan perkembangan terkini COVID-19 di Indonesia, meskipun muncul varian baru COVID-19 seperti XBB, XBB.1, dan BN.1 yang menyebar, tetapi rata-rata kasus COVID-19 nasional semakin melandai.

"Jadi kembali ke soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Kesehatan," terang Jokowi saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 21 Desember 2022.

Dicky Budiman selaku epidemiolog mengatakan secara keseluruhan situasi pengendalian COVID-19 di Tanah Air sudah jauh lebih baik. Indikatornya adalah penurunan jumlah orang tertular, beban fasilitas kesehatan dan kasus kematian.

Namun, indikator tersebut masih belum menenangkan. Apalagi jika melihat kondisi global. Kasus COVID-19 masih cukup tinggi di beberapa negara, seperti China dan India. Indikator yang bisa menjamin lebih berkelanjutan situasi ini terkendali adalah modal imunitas. Peningkatan imunitas lebih menentramkan.

Maka dari itu, Indonesia harus meningkatkan capaian vaksinasi terhadap COVID-19 agar pengendalian COVID-19 bisa berkelanjutan. Dicky menegaskan, cakupan dosis primer (dosis 1 dan 2) dan booster harus lebih dari 80-85 persen. Pada saat yang sama, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), cakupan vaksinasi penuh hingga Desember 2022, yaitu dosis pertama dan kedua serta booster pertama masih belum mencapai 80 persen.

Sugianto yang merupakan seorang pengamat kebijakan publik mengatakan dukungannya terhadap keinginan Jokowi untuk mengakhiri kebijakan PPKM akhir Desember 2022. Ia berpendapat bahwa rencana tersebut sangat tepat karena kondisi pandemi di Indonesia sudah melandai sehingga hal tersebut sudah tidak menjadi urgensi lagi.

“Sangat tepat keputusan Presiden mencabut aturan PPKM. Kan sekarang pandemi sudah berkurang sekali dan itu menjadi alasan pemerintah mencabut aturan tersebut. Sejauh ini masyarakat sudah banyak melakukan vaksin, otomatis imunitas kita sudah kuat kan,” kata Sugianto saat dihubungi, Minggu (25/12/2022).

Sugianto juga menuturkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan pemerintah dalam memutuskan pencabutan PPKM seperti jumlah yang divaksinasi sudah tinggi, dan mengingat perekonomian nasional diperkirakan akan terjadi resesi hingga tahun 2023.

“Pada dasarnya, keputusan Pemerintah ini sudah melalui pertimbangan, baik vaksinasi maupun peningkatan ekonomi nasional, khususnya ekonomi masyarakat kecil. Dampak dari pandemi COvID-19 itu sangat besar, termasuk pada arah pembangunan bangsa. Saya melihat pencabutan aturan ini akan berpengaruh besar buat ekonomi nasional ke depan. Di akhir tahun ini, sesuai data Pemerintah kan ada pergerakan puluhan juta orang yang mudik merayakan Natal dan Tahun Baru 2023, artinya potensi perputaran uang semakin tinggi dan itu sangat baik buat ekonomi kita," ujarnya.

*Penulis: Sri Widyastuti.

#WomenForWomen