Bontang Raih Penghargaan ANRI 2024, Tata Kelola Arsip Profesional Jadi Sorotan Nasional

Fimela.com, Bontang Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali mencuri perhatian nasional. Kali ini, prestasi datang dari bidang kearsipan: Pemkot Bontang berhasil menyabet Penghargaan ANRI 2024 atas komitmen mereka dalam mengelola arsip secara profesional dan terintegrasi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, kepada Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Wilayah I, Selasa (21/10/2025) di Jakarta.

Mego menegaskan bahwa tata kelola arsip yang baik adalah kunci reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. “Ini merupakan elemen krusial dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan rasa bangganya atas kerja keras jajaran perangkat daerah, terutama para arsiparis. “Penghargaan dari ANRI ini sebagai bentuk pengakuan atas kinerja seluruh perangkat daerah dalam mengelola dan mengawasi arsip secara akuntabel,” katanya.

Neni menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan arsip.

Menurut Neni, pengelolaan arsip bukan hanya soal administrasi. “Pengelolaan arsip yang berhasil bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Neni menginstruksikan tiga strategi utama untuk seluruh OPD:

1. Memperkuat sistem kearsipan di setiap unit kerja.
2. Menyiapkan formasi arsiparis melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
3. Menjamin pengelolaan arsip dijalankan secara profesional dan berkelanjutan.

Dengan penghargaan ini, Pemkot Bontang berharap pengelolaan arsip yang profesional bisa menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.