Sosiolog Budaya: LGBT Legal atau Tidak, Itu Terserah Pemerintah!

Fimela.com, Jakarta Beberapa hari ini pembahasan soal Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) semakin marak menyusul pernyataan Menteri, Riset, dan Teknologi, M Nasir soal keberadaan LGBT di dalam kampus. “Kelompok LGBT tidak boleh dibiarkan berkembang dan diberi ruang segala aktivitasnya. Apalagi, komunitas LGBT disinyalir masuk kampus dengan kajian atau diskusi ilmiah,” ungkap Menristek M. Nasir seperti dikutip dari Antaranews.com, Selasa (26/1/2016).

Bukanlah tanpa sebab mengapa secara tiba-tiba saja M. Nasir mengungkapkan pernyataan tersebut, pasalnya kini beberapa komunitas yang ada di dalam kampus diduga mendukung kaum LGBT. Lalu bagaimanakah sebenarnya fenomena LGBT di Indonesia? Secara khusus Bintang.com telah berbincang langsung dengan sosiolog budaya Universitas Indonesia, Devie Rahmawati.

Menurut Devie ada beberapa hal yang menyebabkan LGBT semakin berkembang dan yang paling utama adalah karena tren LGBT di dunia juga semakin meningkat. “Budaya populer dari luar, seperti Amerika memang sangat gencar masuk ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Produk berupa film yang memperlihatkan kehidupan kaum LGBT di sana membuat orientasi yang berbeda itu sudah lumrah. Apa yang ada di media dianggap sebagai suatu kebenaran, jadi LGBT dilihat sebagai sesuatu yang wajar,” jelas Devie kepada Bintang.com, Selasa (26/1/2016).

Oleh karena itu pulalah menurut Devie, kini kaum LGBT semakin percaya diri untuk menunjukkan diri mereka di depan umum. “Di masa lalu kalau orientasinya beda pasti menutupi, dan merubah orientasi tadi. Sekarang publik biasa-biasa aja. Dan salah satu ciri masyarakat kota adalah tidak mau mengurusi masalah orang lain, karena dia juga tidak mau ada orang lain yang ikut campur ke dalam masalah pribadinya,” tambah Devie.

Untuk mencegah semakin berkembangnya fenomena LGBT di Indonesia, Devie mengungkapkan bahwa pemerintahlah yang dapat memutuskan pada akhirnya mau diapakan kaum LGBT tersebut. “Beberapa negara bagian di Amerika melegalkan, tapi ada juga yang tidak. Keputusan pemerintah adalah refleksi dari masyarakat. Tinggal masyarakatnya memberikan aspirasi kepada pemerintah, lalu pemerintah nantinya yang memutuskan,” pungkas wanita yag juga berprofesi sebagai dosen tetap program komunikasi Vokasi Universitas Indonesia ini.