Hari Internasional Perempuan Pembela HAM, Ini Kondisi Terkini di Indonesia

Di Hari Internasional Perempuan Pembela HAM ini,  berbagai masalah yang dihadapi PPHAM karena gender, seperti stigma termasuk pelecehan seksual bisa dihapuskan. Tentunya peran kolektif dibutuhkan untuk mengakhiri mata rantai kekerasan pada PPHAM.

Sayangnya, Komnas Perempuan melihat minimnya proses hukum pada kasus kekerasan seksual karena ketiadaan kebijakan terkait kekerasan seksual dan kuatnya budaya menyalahkan korban. Sementara daya dukung pemulihan korban terbatas yang menyebabkan keberulangan kekerasan terhadap PPHAM. 

Terutama di masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan mencatat PPHAM masih terus mengalami kekerasan dalam kerja mereka. Setidaknya terdapat 5 kasus kekerasan yang dilaporkan 5 lembaga mitra tempat PPHAM bekerja.

Sementara itu Forum Pengada Layanan (FPL) juga mencatat para PPHAM mengalami ancaman yang diperoleh lewat sms atau Facebook. Atas ketidaksukaan pelaku terhadap kerja-kerja pendampingan dan advokasi korban.

Merespons situasi tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan pada berbagai pihak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Untuk menyegerakan hadirnya protokol perlindungan untuk pendampingan pengada layanan atau PPHAM dan memastikan protokol tersebut di semua lembaga pengada layanan.

Begitu juga Kementerian Kesehatan untuk membantu PPHAM lewat penyediaan jaminan kesehatan dengan biaya terjangkau. Terutama terkait dengan kerja-kerja penegakan HAM perempuan yang dilakukan PPHAM. 

Untuk aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga memastikan PPHAM bekerja aman secara kesehatan saat melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan. Penyediaan ruang tunggu yang mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi akan membantu PPHAM melakukan tugasnya dengan aman dan nyaman.

"Karena di masa sekarang ini, Komnas Perempuan menemukan jika para PPHAM mengalami peningkatan jam kerja yang menyumbang meningkatnya beban kerja dan mengalami kerentanan tertular Covid-19 karena mereka harus menjemput korban secara langsung," tambah Komisioner Komnas Perempuan Retty Ratnawati.

#ChangeMaker