Korea Selatan Terapkan Hukum Anti Bullying untuk Hapus Penindasan di Tempat Kerja

Selain kasus bullying, hukum tersebut menyebut membuat tindakan semena-mena oleh atasan di tempat kerja bisa berkurang. Pada 2019, sebanyak 31,9 persen merasa fenomena penindasan oleh atasan berkurang. Namun kini meningkat menjadi 60,4 persen.

Survei ini dilakukan oleh Gapjil 119, sebuah grup sipil di Korea Selatan yang bertujuan untuk menghentikan tindakan abusif yang dilakukan oleh orang-orang berkuasa.

Hukum di Korea Selatan terdapat revisi UU Standar Tenaga Kerja pada 16 Juli 2019. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pihak kantor harus mengadakan pemeriksaan apabila terjadi laporan pelecehan.

Pihak kantor juga bisa terkena hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga 30juta won atau Rp339juta jika ada korban atau pihak melaporkan malah mendapatkan diskriminasi.

Kesadaran masyarakat Korea Selatan akan hukum anti bullying terus meningkat. Hal ini terlihat dari pengetahuan masyarakat akan hukum anti bullying. Pada 2019, hanya 33,4 persen masyarakat yang mengetahui hukum ini. Namun kini meningkat menjadi 71,9 persen.

Meski demikian, hal ini tidak membuat perilaku bullying hilang. Data terbaru menunjukkan pegawai yang mengalami bullying parah dilaporkan naik dari 38,2 persen menjadi 39,5 persen.