Aksi Peretasan Hacker Bjorka Serang Indonesia, Apa Motifnya?

Fimela.com, Jakarta Jagat internet Indonesia dihebohkan dengan aksi peretasan yang dilakukan seseorang yang mengaku sebagai hacker bernama Bjorka. Hacker telah melancarkan berbagai aksi yang mencolok. Seperti membocorkan beberapa data penting, mulai dari data pelanggan Indihome, KPU, data nomor HP Indonesia, hingga dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia.

Tidak sampai sana, Bjorka juga membeberkan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dan dalang dibaliknya. Melalui cuitan Twitternya, Bjorka menyebutkan kasus pembunuhan selama ini tak terpecahkan itu didalangi oleh Muchdi Pr sebagai otak pelaku. Aksi-aksi ini, menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat Indonesia, baik pro maupun kontra.

Terlepas dari hal tersebut, warganet penasaran apa yang menjadi alasan atau motif hacker Bjorka bersikukuh menyerang data pemerintah. Ternyata sang hacker pun langsung menjawab rasa penasaran kebanyakan warganet. Lewat akun Twitter-nya, Bjorka bongkar motif menyerang pemerintah karena orang terdekatnya menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965.

Berikut hal yang diduga menjadi motif aksi dari Bjorka yang dikutip dari Liputan6.com. Perlu digaris bawahi bahwa informasi ini belum dapat di konfirmasi, apakah ini kisah sebenarnya atau hanya sebatas karangan hacker Bjorka.

Mengutip akun Twitter Bjorka, ia menyebutkan bahwa aksi peretasan yang dilakukannya merupakan bentuk demonstrasi di era yang baru. Ia mengatakan bahwa pemimpin tertinggi dalam teknologi harusnya ditugaskan kepada orang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, sebab mereka hanyalah orang bodoh, demikian cuiran Twitter Bjorka.

Lebih lanjut, dia bercerita tentang betapa mudah bagi dirinya untuk menjebol sistem keamanan yang dikelola pemerintah Indonesia. Bjorka menyebutkan, aksi peretasan ini dilakukan sebagai bentuk dedikasi untuk kawannya yang berkebangsaan Indonesia di Warsawa, Polandia.

Bjorka mengaku bahwa dirinya dirawat oleh seorang kakek tua yang dulunya merupakan warga negara Indonesia. Namun, setelah adanya kebijakan tahun 1965, kakek tersebut tidak lagi diakui sebagai WNI, karena itu tidak akan bisa melacaknya melalui Kementerian Luar Negeri. Dia menambahkan, kakek tua tersebut yang sangat cerdas dan mengurus dirinya sejak dia lahir.

"Tahun lalu dia meninggal. Orang tua ini telah merawat saya sejak saya lahir, dan ingin pulang ke Indonesia untuk memberikan sumbangsih terhadap dunia teknologi. Walau dia tahu betapa sedihnya untuk dapat menjadi seseorang seperti BJ Habibie,” tulis Bjorka.

Sayangnya hal tersebut tidak terwujud hingga akhir hayatnya tahun lalu. "Dia tidak punya waktu untuk melakukannya sampai akhirnya meninggal dengan damai," ujar Bjorka. Ia mengungkapkan bahwa rumit untuk melanjutkan mimpi sang kakek dengan cara yang benar.

“Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama, agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu kalian," cuitnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) angkat bicara soal dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, telah diketahui bahwa kebocoran data sedang ramai diperbincangkan setelah sebuah akun hacker atas nama Bjorka, mengumbar berbagai data dari Indonesia, termasuk data-data diklaim milik lingkungan Kepresidenan.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan mereka telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi. Lebih lanjut, BSSN juga melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan. Selain itu, BSSN telah berkoordinasi dengan setiap PSE yang diduga alami kebocoran data.

"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," kata Ariandi, dikutip Minggu (11/9). BSSN juga mengatakan bersama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait, telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigas cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber. Hal itu demi mencegah risiko lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," imbuhnya. Ariandi menambahkan, menurut BSSN keamanan siber adalah tanggung jawab bersama.

BSSN pun menyatakan memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya,” demikian bunyi amanat Peraturan Pemerintah Tersebut.

Sebelumnya, warganet diramaikan dengan dugaan publikasi data-data masyarakat dan pemerintah, oleh pengguna akun Bjorka di laman breached.to. Bjorka mengklaim memiliki data-data mulai data KPU, data registrasi SIM card, sampai data pelanggan PLN, yang semuanya diunggah sampelnya di waktu-waktu berbeda, namun secara berdekatan.

*Penulis: Tasya Fadila

#Women for Women