Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Terbit, Sekolah Negeri Dilarang Atur Seragam Siswa Berdasarkan Agama

Fimela.com, Jakarta Hari ini, Rabu (3/2/2021), pemerintah baru saja menerbitkan Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat Keputuan Bersama Tiga Menteri Ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini, seragam sekolah dan atributnya harus bebas dari unsur keagamaan. Kebebasan tentang seragam sekolah dan atributnya ini merupakan hak setiap murid, guru, dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

Pemerintah daerah dan kepala sekolah diberi kesempatan untuk mencabut aturan berkaitan dengan hal tersebut paling lama 30 hari kerja sejak Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini ditetapkan. Selain itu, ada sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan terkait seragam sekolah dan atributnya ini.

Dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini diatur bahwa pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, atau tenaga kependidikan, gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota, Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Nadiem menambahkan bahwa Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini tidak berlaku di Provinsi Aceh.

Aceh memiliki kekhususan dan akan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh yang berlaku. Bagaimana menurutmu, Sahabat FIMELA?

#Elevate Women