Produksi dan Distribusi Tak Boleh Dilarang, Jokowi Tolak Nasionalisme Vaksin

Fimela.com, Jakarta Lewat Menlu Retno Marsudi, Presiden RI Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menyerukan penolakan terhadap nasionalisme vaksin Corona dalam KTT ke-10 D-8. Pasalnya, menurut Jokowi, vakisn merupakan barang publik ketika pandemi melanda. 

Istilah nasionalisme vaksin ini merujuk pada situasi saat suatu negara ingin mengamankan stok vaksin untuk warga negaranya saja. Dalam kesempatan tersebut, tulis Liputan6, Jokowi mengatakan nasionalisme vaksin di dunia sedang meningkat. 

"Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis ini. Presiden mengajak pimpinan di negara-negara D-8 untuk menolak nasionalisme vaksin, dan mendukung vaksin multilateral. Ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah barang publik global. Oleh karenanya dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua. Artinya, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi," kata Retno menyampaikan pesan dari Jokowi pada KTT ke-10 D-8. 

Dilansir dari Liputan6, Indonesia dan beberapa negara anggota D-8 tengah mengembangkan produksi vaksin Corona sendiri. Jokowi berharap, negara D-8 dapat membuka kerja sama vaksin kedepannya. 

"D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan," ucap Jokowi.

Di KTT ini, tulis Liputan6, dia juga mengajak negara-negara D-8 berkontribusi pada pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi USD1,5 triliun, Jokowi meyakini D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

Sebenarnya, nasionalisme vaksin Corona sudah ada sejak 2020. Untuk itu, WHO sempat memberikan peringatan keras mengenai hal ini kepada negara-negara yang mengutamakan kepentingan sendiri untuk memasok vaksin pada 18 Agustus 2020. 

Menurut direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nasionalisme vaksin jika terus dibiarkan bisa memperpanjang pandemi Corona yang hingga kini belum juga usai. 

#elevate women