Pemerintah Batasi Akses Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 28 Maret 2026 Jadi

Fimela.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah menetapkan aturan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Kebijakan ini dikenal dengan PP TUNAS dan menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Mulai 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang tergolong berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring, akan mulai dinonaktifkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalkan berbagai risiko yang dihadapi anak di internet, mulai dari paparan konten berbahaya, perundungan siber, hingga berbagai bentuk kejahatan digital yang kian marak menyasar pengguna usia muda.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendampingi orangtua menghadapi tantangan dunia digital. Indonesia negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital seperti media sosial sesuai usia.

“Menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia,” ujarnya.

Menurut Meutya, dasar kebijakan ini sangat jelas. Anak-anak saat ini menghadapi ancaman yang semakin nyata di internet, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga risiko adiksi digital yang dapat memengaruhi tumbuh kembang mereka.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin orangtua merasa harus menghadapi tantangan ini sendirian. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat membantu keluarga menghadapi “raksasa algoritma” yang kerap membuat anak terpapar konten yang belum sesuai dengan usia mereka.

Dalam tahap awal implementasi, beberapa platform digital populer yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi antara lain YouTube, Instagram, Bigo Live, TikTok, Facebook, X, Threads, serta Roblox.

Proses penyesuaian akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Pemerintah juga menyadari bahwa pada tahap awal penerapan kebijakan ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan. Anak-anak mungkin merasa keberatan karena tidak bisa lagi mengakses platform favorit mereka, sementara orang tua juga bisa kebingungan menghadapi keluhan tersebut.

Meski demikian, pemerintah meyakini langkah ini merupakan keputusan penting di tengah situasi yang disebut sebagai “darurat digital” bagi anak-anak.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi memanusiakan manusia, bukan justru menumbalkan masa kecil mereka,” tegas Meutya.

Dengan hadirnya kebijakan ini, pemerintah berharap ruang digital di Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal—sehingga kemajuan teknologi tetap berjalan seiring dengan perlindungan generasi masa depan.