Pajak Pembalut dan Beban Menstruasi Perempuan Indonesia, Begini Realitanya!

Fimela.com, Jakarta - Menstruasi merupakan bagian dari kehidupan perempuan yang datang secara rutin, tetapi kebutuhan untuk mengelolanya tidak selalu mudah dipenuhi. Bagi sebagian perempuan, membeli pembalut mungkin menjadi pengeluaran kecil yang tidak terlalu terasa. Namun, bagi perempuan dengan penghasilan terbatas atau yang tinggal di wilayah dengan akses produk sanitasi yang minim, kebutuhan ini dapat menjadi beban tersendiri.

Perbincangan mengenai pajak pembalut kembali mengemuka setelah tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Di tengah diskusi tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan perempuan untuk mengelola menstruasi setiap bulan, dan sejauh mana pengeluaran itu memengaruhi akses terhadap produk sanitasi yang layak?

Untuk memahami persoalan ini, ada beberapa hal yang perlu dibedakan, mulai dari aturan pajak, harga produk di pasaran, hingga kondisi period poverty atau kemiskinan menstruasi.

Pembalut Sudah Dikenakan PPN Sejak Lama

Pembalut bukan merupakan barang yang baru dikenakan pajak. Sejak sistem PPN Indonesia mulai berlaku pada 1 April 1985 berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983, produk sanitasi menstruasi termasuk barang yang dikenakan PPN karena tidak masuk dalam daftar barang yang mendapat fasilitas pengecualian.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembalut, tampon, dan produk sanitasi menstruasi lainnya merupakan barang kena pajak. Dalam artikel yang diterbitkan DJP, produk-produk tersebut juga dibahas dalam konteks period tax atau tampon tax, yaitu pajak yang dikenakan atas produk menstruasi.

Perbincangan kembali ramai setelah tarif umum PPN naik menjadi 12% pada 2025. Namun, untuk barang dan jasa nonmewah, pemerintah menerapkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, perhitungan PPN menjadi 12% dikalikan 11/12 dari harga jual, atau secara efektif setara dengan 11%. Ketentuan ini dijelaskan dalam publikasi resmi Kementerian Keuangan mengenai skema PPN dan DPP Nilai Lain.

Artinya, untuk pembalut yang termasuk barang nonmewah, tarif nominal PPN 12% tidak serta-merta berarti beban pajaknya naik dari 11% menjadi 12%. Secara efektif, beban PPN tetap setara dengan 11% dari harga jual.

Apakah Harga Pembalut Berarti Naik 12%?

Tidak otomatis. Perubahan tarif umum PPN tidak berarti harga pembalut di toko harus langsung melonjak 12%. Dengan mekanisme DPP Nilai Lain 11/12, beban efektif PPN atas barang nonmewah tetap setara dengan 11%.

Harga produk yang ditemui konsumen juga dipengaruhi berbagai faktor lain, seperti jenis dan ukuran pembalut, jumlah isi dalam satu kemasan, bahan, fitur daya serap, distribusi, serta strategi harga dan promosi penjual.

Karena itu, kenaikan harga suatu produk di toko tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat kenaikan PPN. Untuk melihat pengaruh pajak secara lebih tepat, harga sebelum dan sesudah perubahan perlu dibandingkan pada produk, ukuran kemasan, dan kondisi penjualan yang sama.

Berapa Pengeluaran Perempuan untuk Kebutuhan Menstruasi?

Pengeluaran untuk menstruasi tidak selalu berhenti pada pembelian pembalut. Perempuan juga dapat membutuhkan pantyliner, tampon, menstrual cup, pakaian dalam pengganti, sabun, serta kebutuhan lain untuk menjaga kebersihan selama menstruasi.

Besarnya pengeluaran bergantung pada banyak hal. Mulai dari faktor durasi dan intensitas menstruasi, frekuensi mengganti produk, jenis produk yang digunakan, serta kemampuan membeli kemasan besar yang biasanya memiliki harga per unit berbeda dari kemasan kecil.

Harga produk menstruasi memiliki rentang yang cukup lebar. Jenis produk, jumlah isi, material, serta fitur yang ditawarkan membuat harga per kemasan maupun biaya penggunaan jangka panjang dapat berbeda.

Berikut gambaran rentang harga indikatif yang dapat ditemui di pasar Indonesia. Angka ini merupakan kisaran untuk memberi konteks, bukan hasil survei harga nasional. Harga aktual dapat berubah sesuai toko, wilayah, ukuran kemasan, dan promosi.

• Pembalut sekali pakai reguler: Rp5.000–Rp25.000 per kemasan
• Pembalut malam atau ukuran panjang: Rp10.000–Rp30.000 per kemasan
• Pantyliner: Rp5.000–Rp20.000 per kemasan
• Tampon: Sekitar Rp30.000–Rp100.000 atau lebih per kemasan, bergantung jumlah dan tipe
• Pembalut kain pakai ulang: Sekitar Rp20.000–Rp100.000 per buah, bergantung bahan dan ukuran
• Menstrual cup: Sekitar Rp50.000–Rp300.000 atau lebih per buah, bergantung material dan fitur

Rentang harga tersebut perlu dipahami sebagai gambaran umum. Perbandingan yang lebih adil sebaiknya dilakukan berdasarkan biaya per pemakaian, bukan hanya harga satu kemasan. Produk pakai ulang, misalnya, memiliki biaya awal yang lebih tinggi, tetapi dapat digunakan berulang kali sesuai petunjuk perawatan. Sebaliknya, produk sekali pakai membutuhkan pembelian berulang setiap siklus menstruasi.

Meski demikian, biaya awal, akses air bersih, kebutuhan sanitasi, kenyamanan, dan preferensi pengguna tetap perlu dipertimbangkan sebelum menentukan pilihan.

Seberapa Besar Pengaruh PPN terhadap Pengeluaran?

Untuk memberi gambaran sederhana, jika sebuah kemasan pembalut dijual dengan harga sebelum PPN sebesar Rp10.000, maka PPN efektif 11% setara dengan Rp1.100. Dengan skema 12% dikalikan DPP 11/12, hasil perhitungannya tetap Rp1.100.

Jika harga sebelum PPN sebesar Rp20.000, beban PPN efektifnya setara dengan Rp2.200. Perhitungan ini merupakan ilustrasi sederhana dan tidak menggambarkan harga eceran tertentu, karena harga yang dibayar konsumen dapat mencakup faktor lain.

Perhitungan tersebut membantu menunjukkan bahwa isu pajak perlu dilihat secara proporsional. Beban PPN memang menjadi bagian dari biaya pembelian, tetapi keterjangkauan produk menstruasi juga ditentukan oleh harga dasar, pendapatan, ketersediaan barang, dan biaya distribusi.

DJP mendefinisikan period poverty sebagai kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak, fasilitas sanitasi yang memadai, dan informasi mengenai kesehatan menstruasi.

Dalam konteks Indonesia, hambatan tersebut dapat berbeda antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Di wilayah perkotaan, pembalut sekali pakai relatif mudah ditemukan di minimarket maupun toko daring. Sementara itu, di sejumlah wilayah dengan distribusi terbatas, jarak menuju toko, ketersediaan produk, dan biaya transportasi dapat menjadi hambatan tambahan.

Persoalan ini juga berkaitan dengan fasilitas air bersih dan toilet yang aman dan layak. Hal ini sempat diungkapkan oleh content creator dan holistic practitioner Andra Alodita melalui video unggahannya di Instagram. Sebagai pengguna pembalut kain, ia mengaku bahwa dirinya privilege terhadap akses produk dan air bersih.

"Realitanya ngga setiap perempuan itu punya privilige untuk memilih dan masih banyak saudara-saudara kita yang untuk mengakses air bersih aja itu sulit banget. Bahkan mereka harus membeli (air bersih) untuk kebutuhan masak, mandi, apalagi buat sanitasi," jelasnya dalam unggahan Instagram.

Sehingga produk menstruasi yang dapat digunakan kembali, seperti pembalut kain atau menstrual cup, memang bisa menjadi alternatif bagi sebagian perempuan. Namun, penggunaannya memerlukan akses terhadap produk itu sendiri, air bersih, tempat mencuci, serta ruang privat yang layak untuk membersihkan dan mengeringkan produk. Dengan demikian, pilihan produk menstruasi tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan dan fasilitas sanitasi yang tersedia.

Selain akses terhadap produk, informasi mengenai menstruasi turut menentukan bagaimana perempuan mengelola kesehatannya.

UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa satu dari empat anak perempuan di Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi mengenai menstruasi sebelum mengalami menstruasi pertama. Data tersebut memperlihatkan bahwa edukasi menstruasi masih menjadi tantangan, terutama bagi remaja.

Dalam pemberitaan ANTARA pada 2022, WASH Specialist UNICEF Indonesia Muhammad Zainal menekankan pentingnya edukasi kesehatan dan kebersihan menstruasi bagi remaja putri. Ia menyampaikan bahwa hasil studi menunjukkan satu dari empat anak perempuan tidak pernah mendiskusikan menstruasi dengan orang dewasa, termasuk orangtua, sebelum mengalami menstruasi pertama.

“Edukasi mengenai masalah kesehatan dan kebersihan menstruasi ini perlu agar remaja putri mendapat informasi untuk mengelola menstruasinya secara aman, sehat dan bermartabat,” ujarnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan menstruasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membeli produk, tetapi juga pengetahuan, dukungan sosial, dan lingkungan yang memungkinkan perempuan mengelola menstruasi dengan aman.

Pembahasan mengenai pajak pembalut tidak hanya berhenti pada angka tarif. Isu yang lebih luas adalah bagaimana memastikan perempuan di berbagai wilayah Indonesia dapat mengakses produk menstruasi yang aman dan layak, memperoleh edukasi yang tepat, serta memiliki fasilitas sanitasi yang mendukung.