Sampah Bukan Masalah, Waste4Change Melakukan Gerakan Sustainability demi Masa Depan

Fimela.com, Jakarta - Sahabat Fimela, akhir-akhir ini isu sustainability terhadap perubahan lingkungan semakin marak terjadi. Salah satunya adalah permasalahan pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Berdasarkan data dari kementerian Hidup dan DPR (2026) menjelaskan bahwa sebanyak 75% sampah atau setara dengan 105.483 ton per hari masih belum bisa teratasi dengan baik di tahun 2025. Melihat tingginya pengelolaan sampah yang masih belum teratasi, Waste4Change bersama Sustainabilitas menggelar forum diskusi berjudul “Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia.”

Sekaligus dalam rangka memperingati hari bumi, diskusi tersebut bertujuan untuk memberikan perspektif baru kepada masyarakat terkait masalah pengelolaan sampah dan sustainability. daerah. Turut hadir dalam diskusi ini Muhammad Bijaksana Junerosano (Founder & Chief Executive Officer Waste4Change) yang akrab dipanggil Sano, Fazlur Rahman Hassan (Affiliated Expert SUSTAINABILITAS - Center for Sustainability Studies, Universitas Harkat Negeri), dan Nadia Sofia Habibie (Sekretaris Dewan Pengurus The Habibie Center).

Dalam pemaparannya, Sano menyebutkan bahwa sekitar 60–70% sampah di Indonesia masih berakhir di TPA. Sayangnya, sebagian besar sampah belum melalui proses pengolahan lanjutan secara optimal. Menurutnya, masih banyak miskonsepsi yang masih umum terjadi di masyarakat yang berbeda dengan yang terjadi di lapangan yang berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Pertama, anggapan bahwa yang penting sampah diangkut. Kedua, daur ulang adalah solusi utama walaupun faktanya tidak semua sampah dapat didaur ulang. Ketiga, pengelolaan sampah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah padahal ada banyak pihak yang terlibat dan terakhir pemilahan cukup dilakukan di TPA. Namun, faktanya pemilahan di TPA masih terbatas dan belum optimal karena sampah banyak yang tercampur.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah saat ini adalah penerapan regulasi yang belum berjalan maksimal. Meski aturan seperti undang-undang dan standar teknis sudah ada, praktik di lapangan sering kali masih tersendat dan cenderung bergantung pada program jangka pendek. Inilah mengapa penegakan hukum menjadi kunci agar sistem pengelolaan sampah bisa berjalan lebih efektif. Menariknya, pelanggaran dalam pengelolaan sampah juga dipicu oleh berbagai alasan. Mulai dari kebutuhan ekonomi, memanfaatkan celah aturan hingga tindakan yang merugikan meskipun dilakukan secara sadar.

Aspek pendanaan juga menjadi tantangan besar dalam upaya membenahi sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Saat ini, pembiayaan masih sangat bergantung pada APBN dan APBD yang jumlahnya terbatas, ditambah bantuan hibah serta proyek yang sifatnya tidak berkelanjutan. Padahal, untuk mencapai target pengelolaan sampah hingga 100%, kebutuhan dana nasional diperkirakan bisa menembus lebih dari Rp100 triliun per tahun. Tantangan ini semakin kompleks karena kemampuan keuangan tiap daerah tidak merata. Menurut Sano, pengelolaan sampah di tingkat kota dan kabupaten tidak bisa terus bergantung pada anggaran pemerintah saja. 

Fazlur juga menyoroti bahwa persoalan pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia tidak lepas dari tarik-ulur kepentingan politik jangka pendek. Banyak kepala daerah sebenarnya memahami bahwa biaya nyata pengelolaan sampah jauh lebih besar dibandingkan tarif yang dibebankan ke masyarakat. Namun, menaikkan pungutan biaya bukanlah kebijakan yang populer secara politik. Akibatnya, layanan pengelolaan sampah terus berjalan dengan biaya minim sehingga sulit menghadirkan kualitas optimal. Ia pun menegaskan, dibutuhkan pemimpin baru yang berani melihat isu sampah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga sebagai isu ekonomi dan politik.

“Sampah yang Waste4Change kelola kurang dari 1% dari total sampah di Indonesia selama hampir 12 tahun berdiri. Penyelesaian masalah sampah harus dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya sebagai sesuatu yang perlu dibuang, tetapi juga sebagai potensi sumber daya yang memiliki manfaat. Dalam konteks ini, pergeseran menuju circular economy menjadi penting, karena menempatkan sampah sebagai bagian dari siklus, bukan akhir dari proses. Namun, pendekatan ini hanya dapat berjalan jika didukung oleh perubahan perilaku dan keterlibatan seluruh pihak dalam ekosistem pengelolaan sampah,” tutur Sano.

Selain itu, Sano juga menekankan bahwa solusi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, NGO, akademisi, hingga masyarakat luas. Di sisi lain, Nadia mengingatkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak tepat juga berdampak langsung pada krisis air. Data menunjukkan sebagian besar sungai sudah tercemar, sementara ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño bisa memperburuk kondisi ke depan. Artinya, menjaga kualitas air menjadi semakin penting, terutama agar tetap bisa diakses oleh kelompok paling rentan. 

Pada akhirnya, perubahan besar dimulai dari langkah kecil, yaitu setiap keputusan kita sehari-hari untuk mengurangi sampah dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Sebagai bagian dari implementasi pendekatan tersebut, Waste4Change mengoperasikan 5 fasilitas pengolahan sampah melalui Rumah Pemulihan Material (RPM) yang salah satunya berlokasi di Tangerang yang berfungsi untuk melakukan pemilahan dan pemrosesan sampah secara lebih terstruktur. Fasilitas ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat pemulihan material sampah serta mengurangi ketergantungan terhadap TPA.